Tunggakan Pajak Hingga Akhir Maret 2010 Mencapai Rp50,5 triliun

Akhir-akhir ini pembicaraan mengenai pajak memang sangat menghangat setelah disulut oleh mafia pajak 'Gayus'. 'Gayus' dalam sekejap menjadi ikon dalam mafia perpajakan di tanah air tercinta ini. Facebooker yang sangat peduli terhadap uang rakyat ini pun menggeliat terhadap dunia perpajakan yang tak ingin ada 'Gayus-gayus baru' menggerogoti hak rakyat , masih banyak rakyat yang hidup di bawah kolong jembatan, di bantaran sungai, yang masih makan nasi aking, sekolah tak mampu, dsb.

Dalam rapat dengar pendapat lanjutan dengan Panja Pajak di Gedung DPR, Jakarta, 7/4/10, Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo mengungkapkan bahwa jumlah tunggakan pajak hingga akhir Maret 2010 mencapai Rp50,5 triliun atau turun dibanding jumlah tunggakan awal Januari tahun ini yang mencapai Rp50,8 triliun.

Menurut Tjiptardjo, per 1 Januari 2010, memang ada 1,8 juta wajib pajak (WP) yang memiliki tunggakan senilai Rp50,8 triliun, dan pihaknya terus melakukan penagihan tunggakan itu.

"Sepanjang Januari hingga Maret, pencairan tunggakan dari penagihan sebesar Rp6,2 triliun," katanya.

Namun, menurut dia, sepanjang Januari-Maret lalu, ada tunggakan-tunggakan pajak baru yang nilainya mencapai Rp5,9 triliun, sehingga total tunggakan pajak per akhir Maret menjadi Rp50,5 triliun.

"Angka tunggakan ini sangat dinamis, berubah-ubah karena ada pembayaran tapi ada pula tunggakan baru," katanya.

Terkait perkembangan penanganan tunggakan pajak 100 WP besar yang per 1 Januari 2010 mencapai Rp17,5 triliun, Tjiptardjo mengatakan, proses penagihan terus berlangsung. "Selama tiga bulan, tunggakannya turun Rp5,6 triliun," katanya.

Ia menyebutkan, proses penagihan terhadap 100 WP besar akan terus dilakukan. Tindakan yang sudah dilakukan, diantaranya dengan mengirimkan 100 surat teguran untuk WP, mengirimkan 100 surat paksa untuk 100 WP, melakukan penyitaan atas aset 13 WP, memblokir rekening 10 WP, dan melakukan cekal (cegah dan tangkal) ke luar negeri untuk 12 Wajib Pajak.

"Juga termasuk penyanderaan untuk seorang WP," sebutnya.

Sementara itu terkait tunggakan pajak BUMN, Tjiptardjo mengatakan, dari 100 penunggak pajak tersebut, 16 diantaranya adalah perusahaan milik negara.

Sepanjang Januari-Maret 2010, sudah ada 5 BUMN yang melunasi tunggakan senilai Rp3,8 triliun sehingga sisa saldo tunggakan 11 BUMN lain masih Rp2,6 triliun.

Khusus untuk tunggakan pajak BUMN, lanjut Tjiptardjo, pihaknya memang menghadapi kesulitan antara lain karena beberapa BUMN yang menunggak pajak kini sudah dilikuidasi sehingga tidak mungkin lagi ditagih.

Selain itu, ada pula BUMN penunggak pajak yang memang benar-benar tidak memiliki likuiditas. "Karena itu, kami akan berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk mencari solusi atas tunggakan ini," katanya.


Oke deh pak Dirjen, tagih terus tunggakan itu, jangan buat rakyat  enggan lihat pegawai pajak, kerja lebih keras demi rakyat jangan sampai kerja mafia pajak lebih keras dari pada jajaran yang bapak pimpin.